Konsep Penyelesaian Sengketa Pekerja dalam Sektor Informal melalui Laporan Aduan ke Pengawas Ketenagakerjaan

Fira Firnayah Rozani; Ine Fauzia; Lena Ishelmiany Ziaharah

doi:10.59818/jps.v5i1.2830

Konsep Penyelesaian Sengketa Pekerja dalam Sektor Informal melalui Laporan Aduan ke Pengawas Ketenagakerjaan

Fira Rozani - UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ine Fauzia - UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Lena Ziaharah - UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

ABSTRACT

Informal workers dominate the labor force structure in Indonesia, accounting for approximately 57.75% of the totallabor force; however, this dominance has not been accompanied by adequate legal protection. This study aims to examine legal protections for workers in the informal sector as well as mechanisms for resolving disputes arising in employment relationships. The novelty of this study lies in its subject matter, as no previous research has addressed the resolution of labor disputes in the informal sector. This study employs a descriptive-analytical method with a juridical-empirical approach through a case study of workers at a laundry business in Bojongsoang Subdistrict, Bandung Regency, who faced problems due to misinterpretations of their employment agreements, resulting in the non-payment of their overtime wages. The results of the study indicate that informal workers who meet the criteria of work, wages, and instructions are included in an employment relationship as regulated in Article 1, paragraph 15 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and are therefore entitled to legal protection. Furthermore, disputes regarding overtime pay rights can be resolved through a complaint mechanism with labor authorities, which will be handled by labor inspectors. This study is expected to contribute to the development of labor law research, particularly regarding the protection of workers in the informal sector. This study is important for fostering legal awareness among both workers and employers in the informal sector.

ABSTRAK

Pekerja informal mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia dengan proporsi sekitar 57,75% dari total angkatan kerja, akan tetapi dominasi tersebut belum diiringi dengan perlindungan hukum yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan kerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, di mana pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait penyelesaian sengketa pekerja dalam sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kasus pada pekerja unit usaha laundry di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang mengalami permasalahan akibat misinterpretasi perjanjian kerja, hingga menyebabkan tidak terpenuhinya upah lembur mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal yang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah termasuk dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, sengketa terkait hak upah lembur dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan, yang akan ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan pekerja sektor informal. Penelitian ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan sektor usaha informal baik pekerja maupun pemberi kerja.

Keywords

hubungan kerja informal

Full Text:

PDF

References

Journal Artikel

Adinda, Y., & Akbar, J. H. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia. DEDIKASI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, 34–48. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356

Agusalim, L., Prasetyoputra, P., Nugroho, A., & Hari, D. (2026). The Dynamics of Social Protection Gaps in Indonesia ’ s Transforming Labor Market : Gig Workers and Formal Employees. Jurnal Ketenagakerjaan, 21(1), 1–26. https://doi.org/10.47198/naker.v21i1.648

Ahmad, V., Fatahillah, & Kurniasari, T. W. (2025). ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN(Studi Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, 8(April). https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21408

Akhyar, Z., & Elmy, M. (2023). Peningkatan Kesadaran Terhadap Pentingnya Memahami Kontrak Kerja. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 131–140. https://doi.org/10.56393/jpkm.v4i2.1876

Amaliyah, E. A., & Annabila, H. R. (2025). POLITIK HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Journal of Law and Administrative Science (JLAS), 3(April). https://doi.org/10.33478/jlas.v3i1.33

Ambarini, S. T., & Hakim, A. R. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM HUBUNGAN KERJA SAMA DAGANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.781

Amelia, D. P., Lewoleba, K. K., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi. Jurnal Media Hukum Indonesia, 2(3), 110–114.

Atallah, D., & Suherman, S. (2025). Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja Legal Justice for Workers under Non-Competition Clauses in Employment Contracts. 8(3), 9–10. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12932

Azzahra, D., & Adriaman, M. (2026). ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PERJANJIAN TERTULIS. Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page, 6, 4075–4085. https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.2069

Baskoro, A., & Wafi, M. A. (2025). Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman : Studi Empiris Pilkada Sleman 2024. 8(2). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/naqg1k93

Dengah, K. (2015). EKSISTENSI SERTA AKIBAT PENERAPAN SISTEM TERBUKA PADA HUKUM PERIKATAN. Lex Privatum, III(4), 143–151.

Fadillah, M. T., & Fatriani, F. (2025). Perlindungan Hak Bagi Pekerja yang di PHK Oleh Perusahaan. 3(1), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.905

Hakim, H. A. (2023). The Urgency on Designing The Legislation for Informal Worker Protection Law : Analisis on Right to Health Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal : Analisis Hak Atas Kesehatan. 12, 334–353. https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.181

Hamid, A. (2024). Legal protection for informal sector workers in employment development in Indonesia : challenges and opportunities. 13(5), 880–892. https://doi.org/https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i5.3630

Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. 5(1). https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95

Harahap, A. M., Ahyani, H., Huda, M., Muthmainah, N., Azmi, N., & Neves Lousada, S. A. (2024). Social Justice in the Welfare of Private Lecturers : A Legal Review of Salaries , Certification , and BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 12(3). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1428

Juwita, S., Pujiastuti, E., Adhi, A. A., & Haruman, W. (2026). Legal Protection for Workers against Termination of Employment Due to Work Accidents in Indonesia. Journal Juridisch, 4(March), 148–166. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v4i1.13414

Karsona, A. M., Putri, S. A., Mulyati, E., & Kartikasari, R. (2020). PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1, 158–171. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.225

Kecamatan, D. I., & Kabupaten, L. (2021). PERAN SEKTOR INFORMAL DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN. 1, 205–221. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v1i1.38786

Mantili, R. (2021). KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI COMBINED PROCESS ( MED-ARBITRASE ). 6(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252

Nuraeni, Y. (2021). ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN. Jurnal Ketenagakerjaan, 15(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.47

Palasari, C., & Rai Yuliartini, N. P. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Komunikasi Hukum, 8, 688–697. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016

Podungge, I. P. (2020). Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(2), 38–50. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i2.84

Podungge, I. P., Patiolo, D., & Silvya, V. (2021). Peran Serikat Pekerja/ Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh. 2(5), 384–399. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i5.51

Pratiwi, A. S., Pujiastuti, E., & Arifin, Z. (2024). Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil The Implications of Employment Contract Forms on Legal Protection for Workers in Micro and Small Enterprises. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1897–1910. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030

Putri, C. W., Desi, D., Tarina, Y., & Kayowuan, K. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja sebagai Wujud dalam Bela Negara Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Legal Protection of Workers ’ Rights as a Form of National Defense According to Law Number 13 of 2003 concerning. KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 6(13). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/kreatif.v6i1.9588

Rahayu, A. F., & Yulyana, E. (2024). PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ( ILO ) DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRI. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10. https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3716

Rahman, A., Santoso, I. B., & Astawa, I. K. (2024). Perlindungan Hukum Waktu Kerja bagi Pekerja / Buruh Terhadap Pelanggaran Jam Kerja yang Melebihi Waktu Kerja pada Suatu Perusahaan. 7(1), 270–286. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1

Rahmawati, Q., & Nailul, A. (2026). Employment Relationship Interpretation for Informal Workers in Supreme Court Decision. Academia Open, 11(1), 1–26. https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13276

Ramadhani, C., Nursalim, P., & Suryono, L. J. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing. 2(2019), 47–62. https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11478

Sibagariang, F. A., Mauboy, L. M., Erviana, R., & Kartiasih, F. (2023). Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022. Seminar Nasional Official Statistics, 2023(1), 151–160. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1892

Silvida, F. R., & dkk. (2022). Analisis Angkatan Kerja Indonesia berdasarkan Tingkat Pendidikan. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(1), 30–43.

Sudiarawan, K. A., Gede, P., & Sumerta, A. (2024). Formulation of Online Dispute Resolution in Realizing Fair Industrial Relations Dispute Settlement: A Comparative Study. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 12(2). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1308

Sugiastuti, N. Y., Arsawan, I. G. Y., Desmayanti, R., & Putra, G. A. (2026). Application of the Contra Proferentem Rule in Business Contract Interpretation: Lessons Learnt from Singapore Court Decisions. Jurnal Hukum Bisnis Bonume Commune, 9, 193–214. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v9i1.132634

Tuasikal, H., & Sorong, U. M. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi : Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation : A Legal Study and Its Implementation in Indonesia. 2(1), 46–69. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322

Zairudin, A. (2022). REKONTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN. Legal Studies Journal, 2(1). https://doi.org/https://doi.org/10.33650/lsj.v2i1.3469

Internet Website

Malikhah, K. (2026). Jumlah Pekerja RI Naik Jadi 147,91 Juta, 57,7% Berstatus Informal Baca artikel CNBC Indonesia “Jumlah Pekerja RI Naik Jadi 147,91 Juta, 57,7% Berstatus Informal.” CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260205130516-4-708447/jumlah-pekerja-ri-naik-jadi-14791-juta-577-berstatus-informal#:~:text=Pada November 2025 jumlahnya sebanyak 85%2C35 juta,atau setara 57%2C70%25 dari total penduduk bekerja.

Buku

Armansyah, Sukamdi, & Pitoyo, A. J. (2021). PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN; Sebuah Jalan Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Kesetaraan untuk Semua (SDGs 2030) (R. Aminah (ed.)). Insan Cendekia Mandiri.

Azhar, M. (n.d.). Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan.

Raya, U. N. (2022). Hakikat upah dalam hubungan ketenagakerjaan. 1, 117–126.

Rifqi Noval, S. M. (2017). Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan. Refika Aditama.

Rusli, T. (2015). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SEBAGAI DASAR PERKEMBANGAN PERJANJIAN DI INDONESIA. Pranata Hukum.

Safaria, A. F., Suhanda, D., & Riawanti, S. (2003). Hubungan Perburuhan di Sektor Informal- Permasalahan dan Prospek. Akatiga. https://media.neliti.com/media/publications/472-ID-hubungan-perburuhan-di-sektor-informal-permasalahan-dan-prospek.pdf

Sihombing, U. P., Asfinawati, & Gatot. (n.d.). Pekerja Sektor Informal Berjuang untuk Hidup. LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Suhartini, E. dkk. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah (P. Vita (ed.); 1st ed.). RajaGrafindo Persada.

Zainuddin, A. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.

Skripsi

Firdausy, N. (2020). KESESUAIAN UPAH DENGAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PEREMPUAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS CV MAKKARTY GRESIK). UIN Sunan Ampel Surabaya.

Saputri, M. (2022). PEMBAYARAN UPAH LEMBUR TENAGA KERJA DI PT. PUTERA KERITANG SAWIT (PT.PKS)KECAMATAN KEMUNING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN. UIN Suska Riau.

DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i1.2830

BibTex Citation Data :

@article{JPS2830,
    	author = {Fira Rozani and Ine Fauzia and Lena Ziaharah},
    	title = {Konsep Penyelesaian Sengketa Pekerja dalam Sektor Informal melalui Laporan Aduan ke Pengawas Ketenagakerjaan},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {5},
    	number = {1},
    	year = {2026},
    	keywords = {hubungan kerja informal},
    	abstract = {ABSTRACTInformal workers dominate the labor force structure in Indonesia, accounting for approximately 57.75% of the totallabor force; however, this dominance has not been accompanied by adequate legal protection. This study aims to examine legal protections for workers in the informal sector as well as mechanisms for resolving disputes arising in employment relationships. The novelty of this study lies in its subject matter, as no previous research has addressed the resolution of labor disputes in the informal sector. This study employs a descriptive-analytical method with a juridical-empirical approach through a case study of workers at a laundry business in Bojongsoang Subdistrict, Bandung Regency, who faced problems due to misinterpretations of their employment agreements, resulting in the non-payment of their overtime wages. The results of the study indicate that informal workers who meet the criteria of work, wages, and instructions are included in an employment relationship as regulated in Article 1, paragraph 15 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and are therefore entitled to legal protection. Furthermore, disputes regarding overtime pay rights can be resolved through a complaint mechanism with labor authorities, which will be handled by labor inspectors. This study is expected to contribute to the development of labor law research, particularly regarding the protection of workers in the informal sector. This study is important for fostering legal awareness among both workers and employers in the informal sector. ABSTRAKPekerja informal mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia dengan proporsi sekitar 57,75% dari total angkatan kerja, akan tetapi dominasi tersebut belum diiringi dengan perlindungan hukum yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan kerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, di mana pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait penyelesaian sengketa pekerja dalam sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kasus pada pekerja unit usaha laundry di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang mengalami permasalahan akibat misinterpretasi perjanjian kerja, hingga menyebabkan tidak terpenuhinya upah lembur mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal yang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah termasuk dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, sengketa terkait hak upah lembur dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan, yang akan ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan pekerja sektor informal. Penelitian ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan sektor usaha informal baik pekerja maupun pemberi kerja.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v5i1.2830},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/2830}
    }