How to cite (IEEE): F. Khairiyati, & S. Samiyono "POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 5, no. 3, , Nov. 2026. https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3374

How to cite (APA): Khairiyati, F., & Samiyono, S. (2026). POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 5(3). https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3374

How to cite (Chicago): Khairiyati, Fithry, AND Samiyono, Sugeng. "POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN" Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], Volume 5 Number 3 (2 November 2026) https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3374

How to cite (Vancouver): Khairiyati F, & Samiyono S . POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online]. 2026 Nov; 5(3). https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3374

How to cite (Harvard): Khairiyati, F., & Samiyono, S. ,2026. POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, [Online] 5(3). https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3374

How to cite (MLA8): Khairiyati, Fithry, & Sugeng Samiyono. "POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], 5.3 (2026): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 4 Nov. 2026 , https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3374

BibTex Citation Data :

@article{JPS3374,
    	author = {Fithry Khairiyati and Sugeng Samiyono},
    	title = {POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {5},
    	number = {3},
    	year = {2026},
    	keywords = {standard clauses, exoneration clauses, consumer protection, electronic commerce, digital platforms ; klausula baku, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, platform digital},
    	abstract = {The growth of e-commerce in Indonesia has expanded the use of standard-form clauses on digital platforms, yet the Consumer Protection Law (UUPK) was drafted in 1999 before digital platforms existed, while prior studies have not examined how clause content, claim procedures, and the burden of proof jointly hinder consumer recovery. This study aims to identify forms of standard clauses that weaken consumers' position and to analyze their standing under Article 18 of the UUPK. The study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively and analytically. Results identify five problematic clause types: liability transfer, absolute refusal of returns or refunds, unilateral changes of terms, hard-to-understand clauses, and disproportionate complaint and evidentiary requirements (e.g., mandatory unboxing videos); although void by law under Article 18(3), such clauses still obstruct recovery because claim procedures remain platform-controlled. It is concluded that consumers' weak position stems from the interlocking chain of clause content, procedure, and proof, so transparent platform terms, preventive oversight, and substantive enforcement of Article 18 are needed. ABSTRAKPertumbuhan e-commerce di Indonesia memperluas penggunaan klausula baku pada platform digital, namun UU Perlindungan Konsumen (UUPK) disusun tahun 1999 sebelum platform digital berkembang, sementara kajian terdahulu belum melihat bagaimana isi klausula, prosedur klaim, dan beban pembuktian saling menghambat pemulihan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk klausula baku yang melemahkan posisi konsumen serta menganalisis kedudukannya berdasarkan Pasal 18 UUPK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil mengidentifikasi lima bentuk klausula bermasalah, yaitu pengalihan tanggung jawab, penolakan mutlak pengembalian barang/dana, perubahan syarat sepihak, klausula sulit dipahami, serta pembatasan pengaduan dan pembuktian tidak proporsional (mis. video unboxing); meski batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3), klausula tersebut tetap menghalangi pemulihan karena prosedur klaim dikendalikan platform. Disimpulkan bahwa kelemahan konsumen bersumber dari rangkaian isi klausula, prosedur, dan pembuktian, sehingga diperlukan transparansi syarat platform, pengawasan preventif, dan penegakan Pasal 18 secara substantif.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v5i3.3374},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3374}
    }
    

Refworks Citation Data :

@article{{JPS}{3374}, author = {Khairiyati, F., Samiyono, S.}, title = {POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN}, journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum}, volume = {5}, number = {3}, year = {2026}, doi = {10.59818/jps.v5i3.3374}, url = {} }