POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fithry Khairiyati; Sugeng Samiyono

doi:10.59818/jps.v5i3.3374

POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fithry Khairiyati - Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Sugeng Samiyono - Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Abstract

The growth of e-commerce in Indonesia has expanded the use of standard-form clauses on digital platforms, yet the Consumer Protection Law (UUPK) was drafted in 1999 before digital platforms existed, while prior studies have not examined how clause content, claim procedures, and the burden of proof jointly hinder consumer recovery. This study aims to identify forms of standard clauses that weaken consumers' position and to analyze their standing under Article 18 of the UUPK. The study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively and analytically. Results identify five problematic clause types: liability transfer, absolute refusal of returns or refunds, unilateral changes of terms, hard-to-understand clauses, and disproportionate complaint and evidentiary requirements (e.g., mandatory unboxing videos); although void by law under Article 18(3), such clauses still obstruct recovery because claim procedures remain platform-controlled. It is concluded that consumers' weak position stems from the interlocking chain of clause content, procedure, and proof, so transparent platform terms, preventive oversight, and substantive enforcement of Article 18 are needed.

ABSTRAK

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia memperluas penggunaan klausula baku pada platform digital, namun UU Perlindungan Konsumen (UUPK) disusun tahun 1999 sebelum platform digital berkembang, sementara kajian terdahulu belum melihat bagaimana isi klausula, prosedur klaim, dan beban pembuktian saling menghambat pemulihan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk klausula baku yang melemahkan posisi konsumen serta menganalisis kedudukannya berdasarkan Pasal 18 UUPK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil mengidentifikasi lima bentuk klausula bermasalah, yaitu pengalihan tanggung jawab, penolakan mutlak pengembalian barang/dana, perubahan syarat sepihak, klausula sulit dipahami, serta pembatasan pengaduan dan pembuktian tidak proporsional (mis. video unboxing); meski batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3), klausula tersebut tetap menghalangi pemulihan karena prosedur klaim dikendalikan platform. Disimpulkan bahwa kelemahan konsumen bersumber dari rangkaian isi klausula, prosedur, dan pembuktian, sehingga diperlukan transparansi syarat platform, pengawasan preventif, dan penegakan Pasal 18 secara substantif.

Keywords

standard clauses, exoneration clauses, consumer protection, electronic commerce, digital platforms ; klausula baku, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, platform digital

Full Text:

PDF

References

Almunawaroh, S., Safitri, L., Fanisa, E., Ramadan, A. P., Asrah, A., & Roza, I. D. (2026). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 4(1), 39–46. (https://doi.org/10.59581/doktrin.v4i1.5955)

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik E-Commerce 2024.

Faqih, G. A., Djumardin, D., & Munandar, A. (2023). Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(2). (https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188)

Irawan, R. B., & Marpaung, D. S. H. (2026). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab dalam Transaksi E-commerce. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11, 468–475.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Miru, A., & Yodo, S. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers.

Moeryani, D., & Maulida, I. (2026). Keabsahan Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli Barang Kebutuhan Rumah Tangga Ditinjau dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(5), 3751–3760. (https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9090)

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Nurhafni, N., & Bintang, S. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(3), 473–494. (https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969)

Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(3), 1743–1757. (https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776)

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pohan, T. G., Priowirjanto, E. S., & Ramli, T. S. (2023). Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(07), 2913–2923. (https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075)

Polopadang, F., & Silalahi, W. (2026). Konstruksi Hubungan Hukum dalam Kontrak Elektronik Ojek Online dan Perlindungan Konsumen. JURNAL USM LAW REVIEW, 9(3), 1438–1457. (https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14255)

Sihombing, R. E., & Resen, M. G. S. K. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6), 58–70. (https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539)

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (11 ed.). Rajawali Pers.

DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3374

BibTex Citation Data :

@article{JPS3374,
    	author = {Fithry Khairiyati and Sugeng Samiyono},
    	title = {POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {5},
    	number = {3},
    	year = {2026},
    	keywords = {standard clauses, exoneration clauses, consumer protection, electronic commerce, digital platforms ; klausula baku, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, platform digital},
    	abstract = {The growth of e-commerce in Indonesia has expanded the use of standard-form clauses on digital platforms, yet the Consumer Protection Law (UUPK) was drafted in 1999 before digital platforms existed, while prior studies have not examined how clause content, claim procedures, and the burden of proof jointly hinder consumer recovery. This study aims to identify forms of standard clauses that weaken consumers' position and to analyze their standing under Article 18 of the UUPK. The study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively and analytically. Results identify five problematic clause types: liability transfer, absolute refusal of returns or refunds, unilateral changes of terms, hard-to-understand clauses, and disproportionate complaint and evidentiary requirements (e.g., mandatory unboxing videos); although void by law under Article 18(3), such clauses still obstruct recovery because claim procedures remain platform-controlled. It is concluded that consumers' weak position stems from the interlocking chain of clause content, procedure, and proof, so transparent platform terms, preventive oversight, and substantive enforcement of Article 18 are needed. ABSTRAKPertumbuhan e-commerce di Indonesia memperluas penggunaan klausula baku pada platform digital, namun UU Perlindungan Konsumen (UUPK) disusun tahun 1999 sebelum platform digital berkembang, sementara kajian terdahulu belum melihat bagaimana isi klausula, prosedur klaim, dan beban pembuktian saling menghambat pemulihan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk klausula baku yang melemahkan posisi konsumen serta menganalisis kedudukannya berdasarkan Pasal 18 UUPK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil mengidentifikasi lima bentuk klausula bermasalah, yaitu pengalihan tanggung jawab, penolakan mutlak pengembalian barang/dana, perubahan syarat sepihak, klausula sulit dipahami, serta pembatasan pengaduan dan pembuktian tidak proporsional (mis. video unboxing); meski batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3), klausula tersebut tetap menghalangi pemulihan karena prosedur klaim dikendalikan platform. Disimpulkan bahwa kelemahan konsumen bersumber dari rangkaian isi klausula, prosedur, dan pembuktian, sehingga diperlukan transparansi syarat platform, pengawasan preventif, dan penegakan Pasal 18 secara substantif.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v5i3.3374},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3374}
    }