How to cite (IEEE): R. Ropianto, E. Kelvin, & D. Maileni "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 4, no. 3, , Nov. 2025. https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3348

How to cite (APA): Ropianto, R., Kelvin, E., & Maileni, D. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 4(3). https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3348

How to cite (Chicago): Ropianto, Ropianto, Kelvin, Edwar, AND Maileni, Dwi Afni. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS" Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], Volume 4 Number 3 (29 November 2025) https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3348

How to cite (Vancouver): Ropianto R, Kelvin E, & Maileni D . PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online]. 2025 Nov; 4(3). https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3348

How to cite (Harvard): Ropianto, R., Kelvin, E., & Maileni, D. ,2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, [Online] 4(3). https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3348

How to cite (MLA8): Ropianto, Ropianto, Edwar Kelvin, & Dwi Afni Maileni. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], 4.3 (2025): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 3 Nov. 2026 , https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3348

BibTex Citation Data :

@article{JPS3348,
    	author = {Ropianto Ropianto and Edwar Kelvin and Dwi Afni Maileni},
    	title = {PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {4},
    	number = {3},
    	year = {2025},
    	keywords = {corporate criminal liability, legal harmonization, National Criminal Code, lex specialis, corporate fault ; pertanggungjawaban pidana korporasi, harmonisasi hukum, KUHP Nasional, lex specialis, kesalahan korporasi},
    	abstract = {The recognition of corporations as subjects of criminal law under the National Penal Code has not been fully matched by consistency with the special laws that govern corporate criminal liability sectorally, creating potential norm conflicts and legal uncertainty in enforcement. This study aims to analyze the forms of harmonization between the National Penal Code and special laws and regulations governing corporate criminal liability, in order to achieve legal certainty and effective enforcement of corporate criminal law in Indonesia. The study employs a normative legal research method through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using systematic and comparative interpretation. The findings show that Articles 45-50 of Law No. 1 of 2023 affirm corporations as subjects of criminal liability, yet disharmony remains with several sectoral laws and regulations, such as the differing principles of strict liability and culpability and the limitation of the criminal subject under the Human Rights Court Law. The study concludes that the National Penal Code as lex generalis and special regulations as lex specialis need to be aligned through synchronization of substantive and procedural norms and the strengthening of corporate compliance to reduce norm conflicts and enhance legal certainty. ABSTRAKPengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya diikuti keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus guna mewujudkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menegaskan korporasi sebagai subjek pidana, namun masih terdapat disharmonisasi dengan sejumlah undang-undang sektoral, seperti perbedaan prinsip strict liability dan culpability serta pembatasan subjek pada Undang-Undang Pengadilan HAM. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP Nasional sebagai lex generalis dan peraturan khusus sebagai lex specialis perlu diselaraskan melalui sinkronisasi norma materiil dan hukum acara serta penguatan kepatuhan korporasi untuk mengurangi konflik norma dan meningkatkan kepastian hukum.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v4i3.3348},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3348}
    }
    

Refworks Citation Data :

@article{{JPS}{3348}, author = {Ropianto, R., Kelvin, E., Maileni, D.}, title = {PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS}, journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum}, volume = {4}, number = {3}, year = {2025}, doi = {10.59818/jps.v4i3.3348}, url = {} }