How to cite (IEEE): K. Tambunan, I. Hutasoit, & R. Putra "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 4, no. 2, , Jul. 2025. https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3345

How to cite (APA): Tambunan, K., Hutasoit, I., & Putra, R. (2025). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3345

How to cite (Chicago): Tambunan, Kelvin Ramadhani, Hutasoit, Ispandir, AND Putra, Rian Rusmana. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU" Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], Volume 4 Number 2 (29 July 2025) https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3345

How to cite (Vancouver): Tambunan K, Hutasoit I, & Putra R . ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online]. 2025 Jul; 4(2). https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3345

How to cite (Harvard): Tambunan, K., Hutasoit, I., & Putra, R. ,2025. ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, [Online] 4(2). https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3345

How to cite (MLA8): Tambunan, Kelvin Ramadhani, Ispandir Hutasoit, & Rian Rusmana Putra. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], 4.2 (2025): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 3 Nov. 2026 , https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3345

BibTex Citation Data :

@article{JPS3345,
    	author = {Kelvin Ramadhani Tambunan and Ispandir Hutasoit and Rian Rusmana Putra},
    	title = {ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {4},
    	number = {2},
    	year = {2025},
    	keywords = {criminal fines, categorization system, new Criminal Code, legal certainty ; Pidana Denda, Sistem Kategorisasi, KUHP Baru, kepastian hukum},
    	abstract = {Criminal law reform through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a categorized fine system to replace the fixed-amount system, which is less adaptable to economic developments. This study aims to analyze the implementation of categorized criminal fines, their legal implications for sentencing practices, and their relevance to achieving legal certainty and proportionality. The study employs normative legal research with a statutory approach, supported by primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the categorized fine system provides a more systematic, objective, and proportionate sentencing framework while allowing adjustments to changing economic conditions. It also has the potential to reduce sentencing disparities and promote the harmonization of sectoral regulations, including the Narcotics Law. Therefore, the categorized fine system constitutes an instrument of criminal law reform that supports legal certainty, justice, utility, and effective law enforcement. ABSTRAKPerubahan kebijakan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda sebagai pengganti sistem nominal tetap yang kurang adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi, implikasi yuridisnya terhadap praktik pemidanaan, serta relevansinya dalam mewujudkan kepastian hukum dan proporsionalitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kategorisasi memberikan standar pemidanaan yang lebih sistematis, objektif, dan proporsional, serta mendukung penyesuaian denda terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sistem ini juga berpotensi mengurangi disparitas pemidanaan dan mendorong harmonisasi peraturan sektoral, termasuk Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, sistem kategorisasi merupakan instrumen pembaruan hukum pidana yang mendukung kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas penegakan hukum.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v4i2.3345},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3345}
    }
    

Refworks Citation Data :

@article{{JPS}{3345}, author = {Tambunan, K., Hutasoit, I., Putra, R.}, title = {ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU}, journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum}, volume = {4}, number = {2}, year = {2025}, doi = {10.59818/jps.v4i2.3345}, url = {} }