How to cite (IEEE): H. Helen, D. Maileni, & I. Sakti "KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 4, no. 2, , Jul. 2025. https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3343

How to cite (APA): Helen, H., Maileni, D., & Sakti, I. (2025). KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3343

How to cite (Chicago): Helen, Helen, Maileni, Dwi Afni, AND Sakti, Indra. "KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK" Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], Volume 4 Number 2 (29 July 2025) https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3343

How to cite (Vancouver): Helen H, Maileni D, & Sakti I . KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online]. 2025 Jul; 4(2). https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3343

How to cite (Harvard): Helen, H., Maileni, D., & Sakti, I. ,2025. KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, [Online] 4(2). https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3343

How to cite (MLA8): Helen, Helen, Dwi Afni Maileni, & Indra Sakti. "KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], 4.2 (2025): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 3 Nov. 2026 , https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3343

BibTex Citation Data :

@article{JPS3343,
    	author = {Helen Helen and Dwi Afni Maileni and Indra Sakti},
    	title = {KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {4},
    	number = {2},
    	year = {2025},
    	keywords = {certified electronic signature, land deed official, authentic deed, electronic land registration, legal certainty ; kunci, tanda tangan elektronik tersertifikasi, PPAT, akta autentik, pendaftaran tanah elektronik, kepastian hukum},
    	abstract = {The digital transformation of land administration services raises legal issues concerning the use of certified electronic signatures in the execution of deeds by Land Deed Officials (PPAT), particularly regarding authenticity and evidentiary force. This study aims to analyze the regulations governing certified electronic signatures, the authority of PPATs, and the legal implications for deed validity. The study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches through prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the recognition of electronic documents and signatures does not automatically eliminate the formal requirements for authentic deeds. Electronic land certificates issued through land registration must also be distinguished from electronic certificates used to verify signatories’ identities. Therefore, the implementation of electronic signatures in the execution of PPAT deeds requires regulatory harmonization, identity verification standards, secure archiving, and clear allocation of legal responsibilities to ensure legal certainty. ABSTRAKTransformasi digital layanan pertanahan menimbulkan persoalan hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya terkait autentisitas dan kekuatan pembuktian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tanda tangan elektronik tersertifikasi, kewenangan PPAT, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik tidak secara otomatis menghapus persyaratan formal akta autentik. Sertipikat tanah elektronik sebagai dokumen hasil pendaftaran tanah juga berbeda dari sertifikat elektronik untuk verifikasi identitas penanda tangan. Dengan demikian, penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta PPAT memerlukan harmonisasi regulasi, standar verifikasi identitas, keamanan pengarsipan, dan kejelasan tanggung jawab hukum guna menjamin kepastian hukum.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v4i2.3343},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3343}
    }
    

Refworks Citation Data :

@article{{JPS}{3343}, author = {Helen, H., Maileni, D., Sakti, I.}, title = {KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK}, journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum}, volume = {4}, number = {2}, year = {2025}, doi = {10.59818/jps.v4i2.3343}, url = {} }