How to cite (IEEE): N. Hutasoit, I. Hutasoit, & R. Putra "URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 4, no. 1, , Jul. 2025. https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3340

How to cite (APA): Hutasoit, N., Hutasoit, I., & Putra, R. (2025). URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 4(1). https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3340

How to cite (Chicago): Hutasoit, Nasib, Hutasoit, Isfandir, AND Putra, Rian Rusmana. "URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL" Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], Volume 4 Number 1 (29 July 2025) https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3340

How to cite (Vancouver): Hutasoit N, Hutasoit I, & Putra R . URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online]. 2025 Jul; 4(1). https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3340

How to cite (Harvard): Hutasoit, N., Hutasoit, I., & Putra, R. ,2025. URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, [Online] 4(1). https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3340

How to cite (MLA8): Hutasoit, Nasib, Isfandir Hutasoit, & Rian Rusmana Putra. "URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], 4.1 (2025): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 28 Oct. 2026 , https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3340

BibTex Citation Data :

@article{JPS3340,
    	author = {Nasib Hutasoit and Isfandir Hutasoit and Rian Rusmana Putra},
    	title = {URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {4},
    	number = {1},
    	year = {2025},
    	keywords = {judicial pardon, National Criminal Code, sentencing system, criminal law harmonization ; Judicial pardon, KUHP Nasional, sistem pemidanaan, harmonisasi hukum pidana},
    	abstract = {The implementation of judicial pardon under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code faces challenges related to the harmonization of criminal procedural law and the potential for sentencing disparities due to the absence of uniform implementation guidelines. This study aims to analyze the urgency of regulating judicial pardon within Indonesia’s sentencing system and the role of sentencing guidelines in ensuring consistency in judicial decisions. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that judicial pardon serves as an instrument of individualized sentencing that promotes substantive justice by considering the offender’s specific circumstances. However, its implementation faces procedural obstacles and unclear application criteria. The novelty of this study lies in emphasizing the need to harmonize substantive criminal law and criminal procedural law and establish measurable implementation guidelines. Therefore, synchronization between the National Criminal Code and the Criminal Procedure Code, supported by implementation guidelines, is necessary to ensure legal certainty, consistent judicial decisions, victim protection, and judicial independence. ABSTRAKPenerapan judicial pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadapi persoalan harmonisasi hukum acara pidana dan potensi disparitas putusan akibat belum seragamnya pedoman penerapan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia serta peran pedoman pemidanaan dalam menjamin konsistensi putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon merupakan instrumen individualisasi pidana yang mendukung keadilan substantif melalui pertimbangan kondisi konkret pelaku, tetapi implementasinya menghadapi kendala prosedural dan ketidakjelasan parameter penerapan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap kebutuhan harmonisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana serta penyusunan pedoman penerapan yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi KUHP Nasional dan KUHAP serta pedoman implementasi yang menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, perlindungan korban, dan independensi hakim.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v4i1.3340},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3340}
    }
    

Refworks Citation Data :

@article{{JPS}{3340}, author = {Hutasoit, N., Hutasoit, I., Putra, R.}, title = {URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL}, journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum}, volume = {4}, number = {1}, year = {2025}, doi = {10.59818/jps.v4i1.3340}, url = {} }