How to cite (IEEE): A. Sukmana, E. Kelvin, & R. Putra "REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 4, no. 1, , Mar. 2025. https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3338

How to cite (APA): Sukmana, A., Kelvin, E., & Putra, R. (2025). REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 4(1). https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3338

How to cite (Chicago): Sukmana, Abdi, Kelvin, Edwar, AND Putra, Rian Rusmana. "REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU" Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], Volume 4 Number 1 (29 March 2025) https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3338

How to cite (Vancouver): Sukmana A, Kelvin E, & Putra R . REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online]. 2025 Mar; 4(1). https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3338

How to cite (Harvard): Sukmana, A., Kelvin, E., & Putra, R. ,2025. REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, [Online] 4(1). https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3338

How to cite (MLA8): Sukmana, Abdi, Edwar Kelvin, & Rian Rusmana Putra. "REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum [Online], 4.1 (2025): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 28 Oct. 2026 , https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.3338

BibTex Citation Data :

@article{JPS3338,
    	author = {Abdi Sukmana and Edwar Kelvin and Rian Rusmana Putra},
    	title = {REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {4},
    	number = {1},
    	year = {2025},
    	keywords = {Artificial Intelligence, Deepfake, Criminal Liability, New Criminal Code, Digital Evidence ; Artificial Intelligence, Deepfake, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Baru, Pembuktian Digital.},
    	abstract = {The development of Artificial Intelligence (AI), particularly deepfake technology, presents new challenges for Indonesia’s criminal justice system, especially in determining the criminal liability of perpetrators. This study aims to analyze and reconstruct the boundaries of criminal liability for deepfake perpetrators from the perspective of the New Criminal Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative legal approaches through a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that existing regulations do not specifically address deepfake misuse, particularly regarding the identification of responsible parties, proof of culpability (mens rea), and digital evidence. Therefore, specific regulations on AI misuse, harmonization of the New Criminal Code with the Electronic Information and Transactions Law, strengthened digital forensics, and a liability model based on human knowledge, control, and contribution are necessary. This reconstruction is expected to ensure legal certainty, improve law enforcement effectiveness, and strengthen legal protection for victims. ABSTRAKPerkembangan Artificial Intelligence (AI) melalui teknologi deepfake menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake dalam perspektif KUHP Baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum secara spesifik mengakomodasi penyalahgunaan deepfake, terutama terkait penentuan subjek yang bertanggung jawab, pembuktian unsur kesalahan (mens rea), dan pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan AI, harmonisasi KUHP Baru dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penguatan forensik digital, serta model pertanggungjawaban yang didasarkan pada tingkat pengetahuan, kendali, dan kontribusi manusia. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memperkuat perlindungan korban.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v4i1.3338},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3338}
    }
    

Refworks Citation Data :

@article{{JPS}{3338}, author = {Sukmana, A., Kelvin, E., Putra, R.}, title = {REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU}, journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum}, volume = {4}, number = {1}, year = {2025}, doi = {10.59818/jps.v4i1.3338}, url = {} }