PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS MENDAMPINGI KLIEN DALAM SUATU PERKARA: DITINJAU DARI KONSEP DAN URGENSI PANCASILA

Abstract

This study aims to analyze the legal basis, concept, and urgency of Pancasila as the state ideology in providing legal protection and immunity for advocates when assisting clients. Normatively, Pancasila, as the Staatsfundamentalnorm (fundamental norm of the state), embodies the principles of equality before the law and due process of law, which are reflected in the role of advocates as part of the four pillars of law enforcement. Employing normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, the findings indicate that Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, as interpreted through Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013, provides immunity protection for advocates in carrying out their professional duties in good faith, both inside and outside the courtroom. However, the implementation of such protection still requires greater clarity regarding the parameters of good faith and the boundaries between legitimate defense activities and conduct that may be classified as a criminal offense. This study recommends strengthening guidelines for the application of advocates’ immunity rights based on the values of humanity, justice, and legal certainty embodied in Pancasila.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, konsep, serta urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan imunitas bagi advokat saat mendampingi klien. Secara normatif, Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm menjiwai prinsip equality before the law dan due process of law yang direpresentasikan oleh profesi advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, memberikan perlindungan imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih memerlukan kejelasan mengenai parameter iktikad baik dan batas antara tindakan pembelaan yang sah dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman penerapan hak imunitas advokat yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam Pancasila.