ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH: PENDEKATAN MODEL VAN METER DAN VAN HORN

Suraji Suraji; Jimmy Weku; Yunita Maharani Subarja

doi:10.59818/jps.v5i2.3219

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH: PENDEKATAN MODEL VAN METER DAN VAN HORN

Suraji Suraji - Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jimmy Weku - Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yunita Maharani Subarja - Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency, Central Papua Province, based on the Van Meter and Van Horn model. The study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, focus group discussions (FGDs), and documentation. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data condensation, data presentation, and the drawing and verification of conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency has not been optimal; in fact, no schools have yet been officially registered as program implementers. The main obstacles include geographical conditions, limited budgets and resources, unclear coordination among organizations, suboptimal facilitation and outreach, and schools’ limited capacity to integrate population education materials. Optimizing the program requires strengthening cross-sectoral coordination, increasing guidance, and providing resource and regulatory support at the local level.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire belum optimal, bahkan belum terdapat sekolah yang secara resmi terdaftar sebagai pelaksana program. Hambatan utama meliputi kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan sumber daya, ketidakjelasan koordinasi antarorganisasi, belum optimalnya fasilitasi dan sosialisasi, serta keterbatasan kapasitas sekolah dalam mengintegrasikan materi kependudukan. Optimalisasi program memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendampingan, serta dukungan sumber daya dan regulasi di tingkat daerah.

Keywords

implementasi, Sekolah Siaga Kependudukan, hambatan

Full Text:

PDF

References

Buku

Arikunto, S. (1998). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek (Edisi revisi IV). Rineka Cipta.

Bawono, I. R. (n.d.). Sustainable development goals. Universitas Jenderal Soedirman.

Dahuri, R., & Nugroho, I. (2012). Pembangunan wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. LP3S.

Gatining, & Sartika, I. (2013). Analisa potensi wilayah dan daerah. IPDN Jatinangor.

Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset.

Ndraha, T. (2003). Kybernologi: Ilmu pemerintahan baru. Rineka Cipta.

Noor, J. (2016). Metode penelitian: Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah. Prenada Media Group/Kencana.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. UNISRI Press.

Rustanto, B. (2014). Sistem perlindungan sosial di Indonesia. STKS Press.

Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.

Rumini, S., & Sundari, S. (2004). Perkembangan anak dan remaja. Rineka Cipta.

Suharto, B. R. (2020). Teori kependudukan. RV Pustaka Horizon.

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Alfabeta.

Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Jurnal

Agustin, M. D., & Apriliyani, R. (2022). Faktor penyebab melonjaknya angka perkawinan anak di kalangan remaja selama pandemi COVID-19. Sipakalebbi, 6(1).

Kartikasari, Y., & Hidayah, N. (2022). Implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan pada SMAN 1 Ngaglik Sleman. Jurnal Kajian Sosiologi, 10(2).

Lyedya, N., et al. (2024). Implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Kebijakan Publik, 1(2).

Sumber Lain

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024, October 30). Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) membentuk Generasi Emas 2050.

Pusat Kajian Kepemudaan (Puskamuda), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. (n.d.). Kajian karakteristik pemuda perkotaan.

Pusat Studi Gender dan Anak, Universitas Muhammadiyah Alauddin Makassar. (n.d.). Faktor penyebab melonjaknya angka perkawinan anak di kalangan remaja selama pandemi COVID-19.

Majalah Sahabat Keluarga. (2024, May). SDM jadi fokus program penanganan stunting di Papua Tengah. BKKBN.

Majalah Sahabat Keluarga. (2024, August). Peringati Hari Kependudukan Dunia, Kepala BKKBN: Kehamilan usia remaja faktor risiko tinggi kematian ibu. BKKBN.

Majalah Sahabat Keluarga. (n.d.). Hadir wakili Indonesia, BKKBN: PPD perkuat komitmen negara anggota capai pembangunan berkelanjutan. BKKBN.

DP3APPKB Salatiga. (n.d.). [Informasi pada situs DP3APPKB Salatiga]. https://dp3appkb.salatiga.go.id

DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3219

BibTex Citation Data :

@article{JPS3219,
    	author = {Suraji Suraji and Jimmy Weku and Yunita Maharani Subarja},
    	title = {ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH: PENDEKATAN MODEL VAN METER DAN VAN HORN},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {5},
    	number = {2},
    	year = {2026},
    	keywords = {implementasi, Sekolah Siaga Kependudukan, hambatan},
    	abstract = {This study aims to describe and analyze the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency, Central Papua Province, based on the Van Meter and Van Horn model. The study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, focus group discussions (FGDs), and documentation. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data condensation, data presentation, and the drawing and verification of conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency has not been optimal; in fact, no schools have yet been officially registered as program implementers. The main obstacles include geographical conditions, limited budgets and resources, unclear coordination among organizations, suboptimal facilitation and outreach, and schools’ limited capacity to integrate population education materials. Optimizing the program requires strengthening cross-sectoral coordination, increasing guidance, and providing resource and regulatory support at the local level. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire belum optimal, bahkan belum terdapat sekolah yang secara resmi terdaftar sebagai pelaksana program. Hambatan utama meliputi kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan sumber daya, ketidakjelasan koordinasi antarorganisasi, belum optimalnya fasilitasi dan sosialisasi, serta keterbatasan kapasitas sekolah dalam mengintegrasikan materi kependudukan. Optimalisasi program memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendampingan, serta dukungan sumber daya dan regulasi di tingkat daerah.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v5i2.3219},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3219}
    }