TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN

Dewi Asri Puanandini; Shely Nurhayati; Yusril Al Mukri

doi:10.59818/jps.v3i3.1060

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN

Dewi Puanandini - Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara(UNINUS), Bandung, Indonesia
Shely Nurhayati - Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara(UNINUS), Bandung, Indonesia
Yusril Mukri - Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara(UNINUS), Bandung, Indonesia

Abstract

Corruption and money laundering crimes are not only detrimental to the State's economy, but also cause violations of human rights. Both crimes have far-reaching impacts that impede social and economic progress, and add to the hardship of the most affected communities. This research aims to examine the relationship between corruption and money laundering crimes and human rights violations, as well as to analyze the impact of laws and policies implemented in addressing these issues. The approach used in this research is qualitative with empirical normative analysis, which examines the regulations and policies applicable in Indonesia. The results show that despite various efforts to tackle corruption and ML, the implementation of the law still faces a number of obstacles, especially in terms of applying effective sanctions and protecting victims' rights. The legal implications of these two crimes include the ineffectiveness of the law as a deterrent, as well as limited public access to justice. In terms of policy, there is a need to improve coordination between relevant institutions, strengthen the capacity of law enforcement agencies, as well as an approach that focuses more on restoring victims' rights. This research recommends the importance of policies that emphasize the protection of human rights in the eradication of corruption and ML.

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan hanya merugikan perekonomian Negara, tetapi juga menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua jenis kejahatan ini memiliki dampak luas yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, serta menambah kesulitan bagi masyarakat yang paling terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dengan pelanggaran HAM, serta untuk menganalisis dampak hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam menangani masalah ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis normatif empiris , yang mengkaji regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya untuk menanggulangi korupsi dan TPPU, pelaksanaan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal penerapan sanksi yang efektif dan perlindungan terhadap hak korban. Implikasi hukum dari kedua tindak pidana ini termasuk ketidak efektifan hukum sebagai pencegah, serta terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dari sisi kebijakan, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan yang lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.

Keywords

Corruption, Money Laundering Crime (TPPU), Human Rights, Legal Implications, Policy. / Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , Hak Asasi Manusia, Implikasi Hukum, Kebijakan.

Full Text:

PDF

References

Alatas, S. H. (2004). Korupsi: Sebab dan akibat. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Beyer, J. (2008). Corruption and human rights: A critical perspective. International Journal of Human Rights, 12(4), 373–397. https://doi.org/10.1080/13642980802213675

Transparency International. (2018). The corruption perceptions index. Transparency International.

Dewi, R. (2019). Hak asasi manusia dan pemberantasan tindak pidana korupsi: Perspektif internasional. Bandung: Alfabeta.

Hamzah, A. (2012). Pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia: Perspektif hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Indrayani, M. (2015). Perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(2), 125–140.

Iskandar, F. (2020). Hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi: Analisis hukum dan kebijakan publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Laporan tahunan 2020: Pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi. Jakarta: KPK.

Kusuma, R., & Pramudito, A. (2023). Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan korupsi: Analisis hukum dan kebijakan di Indonesia. Surabaya: Erlangga.

Mawardi, A. (2017). Tindak pidana korupsi dan TPPU dalam perspektif hukum internasional. Jurnal Hukum Internasional, 15(1), 67–89.

Nugroho, Y. (2018). Penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU dalam perspektif hak asasi manusia. Jakarta: Kompas.

PBB. (2003). United Nations Convention against Corruption. New York: United Nations.

Ponggawa, A. (2016). Korupsi dan hak asasi manusia: Implikasi hukum dan kebijakan di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.

Prasetyo, S. (2019). Korupsi dan tindak pidana pencucian uang: Implikasi hukum dan kebijakan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 21(3), 102–117.

Santosa, M., & Rahardjo, A. (2020). Implikasi hukum dan kebijakan dalam penanggulangan korupsi dan TPPU. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Hukum.

Supriyanto, E. (2021). Korupsi dan pencucian uang dalam perspektif hak asasi manusia. Jakarta: Pustaka Hukum.

Suryanto, L. (2021). Reformasi hukum dalam penanggulangan korupsi dan TPPU di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1060

BibTex Citation Data :

@article{JPS1060,
    	author = {Dewi Puanandini and Shely Nurhayati and Yusril Mukri},
    	title = {TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN},
    	journal = {Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum},
    	volume = {2},
    	number = {2},
    	year = {2023},
    	keywords = {Corruption, Money Laundering Crime (TPPU), Human Rights, Legal Implications, Policy. / Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , Hak Asasi Manusia, Implikasi Hukum, Kebijakan.},
    	abstract = {Corruption and money laundering crimes are not only detrimental to the State's economy, but also cause violations of human rights. Both crimes have far-reaching impacts that impede social and economic progress, and add to the hardship of the most affected communities. This research aims to examine the relationship between corruption and money laundering crimes and human rights violations, as well as to analyze the impact of laws and policies implemented in addressing these issues. The approach used in this research is qualitative with empirical normative analysis, which examines the regulations and policies applicable in Indonesia. The results show that despite various efforts to tackle corruption and ML, the implementation of the law still faces a number of obstacles, especially in terms of applying effective sanctions and protecting victims' rights. The legal implications of these two crimes include the ineffectiveness of the law as a deterrent, as well as limited public access to justice. In terms of policy, there is a need to improve coordination between relevant institutions, strengthen the capacity of law enforcement agencies, as well as an approach that focuses more on restoring victims' rights. This research recommends the importance of policies that emphasize the protection of human rights in the eradication of corruption and ML.ABSTRAKTindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan hanya merugikan perekonomian  Negara, tetapi juga menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua jenis kejahatan ini memiliki dampak luas yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, serta menambah kesulitan bagi masyarakat yang paling terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dengan pelanggaran HAM, serta untuk menganalisis dampak hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam menangani masalah ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis normatif empiris , yang mengkaji regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya untuk menanggulangi korupsi dan TPPU, pelaksanaan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal penerapan sanksi yang efektif dan  perlindungan terhadap hak korban. Implikasi hukum dari kedua tindak pidana ini termasuk ketidak efektifan hukum sebagai pencegah, serta terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dari sisi kebijakan, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan yang lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.},
        	issn = {2964-5166},        	doi = {10.59818/jps.v3i3.1060},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1060}
    }