Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta
Abstract
This study aims to evaluate the Purwakarta District Government's policy on the implementation of character education policies, it was initiated by the researcher's findings that there were several programs that did not run optimally so that there needed to be an update in making education policies in Purwakarta Regency. This research was conducted using a qualitative approach. The research method used was field research using a qualitative approach. Furthermore, data were collected through interviews, observations, documentation and questionnaires. The results of this study found that Organizing the implementation of character education policies in Purwakarta Regency is still not running optimally, the bureaucratic structure that does not have a work mechanism in implementing policies and socialization methods that have not been implemented thoroughly hinder the implementation of character education policies in Purwakarta Regency. There are several obstacles in the process of implementing education policies in Purwakarta, including: 1) the socialization process is not carried out thoroughly, 2) the growth of mutual awareness, 3) the evaluation process is not running optimally.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang implementasi kebijakan pendidikan karakter, hal tersebut diawali oleh temuan peneliti bahwa terdapat beberapa program yang tidak berjalan maksimal sehinggap diperlukan adanya suatu pembaharuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuisioner. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pengorganisasian implementasi kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta masih belum berjalan secara optimal, struktur birokrasi yang belum memiliki mekanisme kerja dalam pengimplementasian kebijakan dan metode sosialisasi yang belum dilaksanakan secara menyeluruh menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta. Terdapat beberapa hambatan yang dalam proses penerapan kebijakan pendidikan di Purwakarta, diantaranya:1) proses sosialisasi tidak dilaksanakan secara menyeluruh, 2) belum tumbuhnya kesadaran bersama 3) proses evaluasi tidak berjalan optimal
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bupati Purwakarta. (2015). Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dermawa, O. (2013). Pendidikan berkarakter siswa melalui ibadah puasa. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 8(2).
Nunu, S. (2017). Implementasi kebijakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal E-Katalogis Universitas Tadulako, 5(2), Februari.
Ponto, A. M., et al. (2016). Implementasi kebijakan program pembangunan berbasis lingkungan membangun prasarana fisik, sosial dan ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, XX(1-2), Januari-Februari.
Rusdiana. (2015). Kebijakan pendidikan dari filosofi ke implementasi. Bandung: Pustaka Setia.
Sasadara, L. W., et al. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana, 4(2), Juli-Desember.
Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. Jurnal Studi Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 6(2), Oktober.
Sugiono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistyowati, T. (2013). Puasa wajib dan sunnah. Jakarta: Kunci Iman.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
DOI: https://doi.org/10.59818/jpi.v2i1.125
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)








