ANALISA PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATEN KEROM

Meity Luisa Helena Lado - Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Abstract


The 2001 Special Autonomy Law gave the regions the authority to regulate government and finance in accordance with the needs of communities. In managing finances, it is necessary to have fair, proportional, democratic, transparent and efficient financial performance. Financial performance plays an important role in determining the progress of local government development. This study aims to analyze the comparison of the financial performance of Jayapura Regency and Kerom Regency by analyzing the independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio. The method used is a quantitative method by calculating the success rate of the budget design that has been determined every year in the current 4 year period. While the secondary data source is in the form of local government financial reports from 2015-2018. From the results of the study, it is known that the financial performance of Jayapura Regency has a greater level of independence than Kerom Regency. The effectiveness and efficiency value of Kerom Regency is higher than that of Jayapura Regency; the value of regional apparatus expenditure in Jayapura Regency is higher than that of Kerom Regency; and the DSCR value of Jayapura and Kerom Districts is below 1 so they are not eligible for a loan.

ABSTRAK

Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, memberi kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur pemerintahan serta keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mengelola keuangan diperlukan kinerja keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Kinerja keuangan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan pembangunan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom dengan menganalisa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menghitung tingkat keberhasilan dari rancangan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun dalam periode 4 tahun berjalan. Sedangkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2015-2018. Dari hasil penelitian diketahui kinerja keuangan Kabupaten Jayapura memiliki tingkat kemandirian lebih besar dibandingkan Kabupaten Keerom. Nilai efektivitas dan nilai efisiensi Kabupaten Keerom lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jayapura; nilai belanja aparatur daerah Kabupaten Jayapura lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Keerom; dan nilai DSCR Kabupaten Jayapura dan Keerom di bawah 1 sehingga tidak layak mendapatkan pinjaman.


Keywords


Analysis, Comparison, Financial Performance / Analisa, Perbandingan, Kinerja Keuangan

Full Text:

PDF

References


Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muna. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(1). http://doi.org

Djanegara, M. (2017). Laporan keuangan pemerintah daerah (Teori, praktik, dan permasalahan). Bogor: Kesatuan Pess.

Dori Saputra. (2014). Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Halim, A. (2008). Akutansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hutajulu, H. (2016). Analisis pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura pada era otonomi khusus. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 21. http://doi.org

Kusumastuti, A. A. M. K., & T. A. A. (2020). Metode penelitian kuantitatif. Yogyakarta: Deepublish.

Magdalena, M. (2013). Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: ANDI.

Nazara, S., & Kholis, N. (2007). Ukuran optimal pemerintah daerah di Indonesia: Studi kasus pemekaran wilayah kabupaten/kota dalam era desentralisasi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 7(2), 129–157. http://doi.org

Nurabiah, N. (2018). Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 3(1), 067-100. http://doi.org

Nurmasari, & Hafis, R. I. Al. (2019). Desentralisasi asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus Papua. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180–1192.

P, G. D. H. D., Rachman, T., Ekonomi, F., Politik, S., Raya, J., & Padang, S. (2019). Di Kabupaten Keerom, 16(2), 1–9.




DOI: https://doi.org/10.59818/kontan.v1i2.344