KONSEP PENGATURAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP TINDAK PIDANA SEXTORTION DI INDONESIA: KAJIAN KOMPARATIF DAN PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Rafli H. Husain - Universitas Negeri Gorontalo
Dian Ekawaty Ismail - Universitas Negeri Gorontalo
Mohamad Rivaldi Moha - Universitas Negeri Gorontalo

Abstract


The absence of specific regulations governing the criminal offense of sextortion in Indonesia has resulted in fragmented provisions across the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Law on Sexual Violence Crimes, creating legal uncertainty, inconsistent law enforcement, and inadequate victim protection. This study aims to formulate an ideal legal framework for regulating sextortion in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches by examining the legal frameworks of Utah (United States) and the Philippines. The findings indicate that an ideal regulatory framework should encompass five key elements: a comprehensive definition of the offense, an expanded concept of benefit covering non-material gains, gender-based victim protection, strengthened digital forensic capacity, and integration of legal norms into the national legal system. The study concludes that establishing a specific offense of sextortion is essential to ensuring legal certainty, effective victim protection, and responsive criminal law reform for gender-based digital crimes.

 

ABSTRAK

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai tindak pidana sextortion di Indonesia menyebabkan fragmentasi pengaturan dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS yang berdampak pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi penegakan, dan belum optimalnya perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap tindak pidana sextortion di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum terhadap regulasi di Utah (Amerika Serikat) dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengaturan yang ideal mencakup lima elemen utama, yaitu perumusan delik sextortion yang komprehensif, perluasan makna keuntungan hingga mencakup aspek nonmaterial, penguatan perlindungan korban berbasis perspektif gender, peningkatan kapasitas forensik digital, serta integrasi norma ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan delik khusus sextortion merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap kejahatan digital berbasis gender.


Keywords


Sextortion, ideal regulatory framework, comparative law, TPKS Law, protection of women ; Sextortion, konsep pengaturan ideal, perbandingan hukum, UU TPKS, perlindungan perempuan.

Full Text:

PDF

References


Budiyanto. (2025). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana Indonesia (A. Iftitah, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.

Purwanti, A. (2020). Kekerasan berbasis gender. BILDUNG.

Situmeang, S. M. T. (2020). Cyber law (1st ed.). Penerbit Cakra.

Wantu, F. M. (2015). Pengantar ilmu hukum (1st ed.). Reviva Sendekia.

Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Publikasi Global Media. https://www.scribd.com/document/774516926/BukuAjaraMetodePenelitianHukum

Juanita, A. T. (2023). Tindakan pemerasan seksual (sextortion) ditinjau dari hukum pidana Indonesia (Skripsi). Universitas Katolik Parahyangan.

Wijaya, A. (2025). Sanksi pidana sextortion sebagai bentuk kekerasan berbasis gender siber (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Afrida, D. T., & Elda, E. (2023). Sekstorsi sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam sistem hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1(1), 21.

Akbar, G. P., Wantu, F. M., Ismail, & Ekawaty, D. (2023). Peraturan hukum terkait tanggung jawab PJI dalam penyaringan konten pornografi melalui internet di Indonesia. The Juris, 7(2), 435–445. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1049

Berliantha, & Fasya, I. A. N. (2023). Perempuan dalam hukum pidana di Indonesia (Kajian feminist legal theory). Iblam Law Review, 3(2), 16–17. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.111

Gan, V., & Sewu, P. L. S. (2023). Penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban terkait sekstorsi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bhirawa Law Journal, 4(2), 186–196.

Gina Sonia, & Arifin, T. (2025). Keadilan hukum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 dan perlindungan Islam dalam HR. At-Thabrani No. 486 terhadap kasus kekerasan seksual. 2(12), 11.

Hidayah, S. N., & Izadi, F. F. (2022). Perlindungan hukum korban kejahatan pemerasan seksual (sextortion) di media sosial ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bandung Conference Series: Law Studies, 265–272. https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16012

Izzuddin, R. A., Nugraheni, N. L., & Pratama, P. A. (2026). Urgensi reformulasi UU Tipikor dalam mengatur gratifikasi seksual: Analisis kekosongan norma dan implikasi penegakan hukum. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 6199–6210.

Monsoor, M., & Sragih, Y. M. M. (2025). Rethinking sextortion in Malaysia: Lessons from Indonesia on legal reform and victim protection. International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH), 3(2), 371–382.

Nazzal, D. S. I., & Hammash, A. (2023). Combating cyber sextortion crimes in international law and national legislation. Global Journal of Politics and Law Research, 11(6), 11–24.

Nila Arzaqi, P., Puspitasari, D., & Hasana, L. N. (2025). Dinamika pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik (cyber sexual abuse) di Indonesia. Andrew Law Journal, 4(2), 8–18.

Permana, F. C. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku "sekstorsi" dalam kekerasan berbasis gender online (KBGO). Jurist-Diction, 5(3), 887–906. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776

Rahayu, M. T., Anggrayni, L., & Riau, P. H. T. P. S. O. K. D. (2023). Penegakan hukum tindak pidana sekstorsi oleh Kepolisian Daerah Riau. Journal of Sharia and Law, 2(3), 996–1008.

Sari, R. P. (2023). Tinjauan yuridis pemerasan seksual (sextortion) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Online Mahasiswa, 10(2), 1–9.

Syahda, A. W., & Ramaiah, A. K. (2023). Sexual violence in virtual world: The unaddressed legal protection issue for victims. Journal of Law and Contemporary, 2(2), 106–115.

Tatimu, J. A., Karamoy, R. V., & Koesoemo, A. T. (2024). Analisis yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis gender. Lex Administratum, 12(3).

Alchemist Group. (2026). Kekerasan berbasis gender online dan ketiadaan payung hukum khusus di Indonesia. https://alchemistgroup.co/article/kekerasan-berbasis-gender-online-dan-ketiadaan-payung-hukum-khusus-di-indonesia

Darmawan, D. D. (2025). Teori keadilan John Rawls dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia

Minc Law. (2023). Philippines sextortion: Laws & how to stop it. https://www.minclaw.com/philippines-sextortion/

Paulina, A. L., Zulfa, E. A. (Supervisor), Santoso, T. (Examiner), & Salmi, A. (Examiner). (2022). Sextortion with threatened motives disseminating intimate content as cyber gender-based violence under Indonesia criminal law. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521864&lokasi=lokal

Respicio & Co. (2025). Blackmail and threats to spread intimate videos: Extortion and cybercrime remedies.

Respicio & Co. Law Firm. (2024). Sextortion and cybercrime in the Philippines. https://www.respicio.ph/commentaries/sextortion-and-cybercrime-in-the-philippines




DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3046

Citation Format:

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Office Address

Purimelia Asri Complex, Block C3 No. 17, Bojong Emas Village, Solokan Jeruk District, Bandung Regency, Indonesia.

Phone: (022) 873 553 70 | Mobile: +62 81 57000 699

Payment Information

Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Account Name: CV. Widina Media Utama
Account Number: 110701000573565

SINTA Index Google Scholar Garuda Index Crossref BASE Index Dimensions