HAKI DALAM PERSFEKTIF ISLAM (Hak, Sifat dan Kedudukan Ibtikar)

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) in Islamic economic law are known as Ibtikar. IPR are specific rights granted through regulations or laws to individuals or organizations for their creations. Based on research findings, in Islamic law, copyright is referred to as Haq Al-Ibtikar, which is the right to the first work created. Fiqh scholars agree that the mubtakir's right of ownership to the results of his thoughts and creations is a material right of ownership. However, if the ibtikar right is related to tabi'at mal, which can be transacted, then it can be inherited if the owner dies. If a painting protected by copyright contradicts Islamic values, then the painting is not identified as a painting protected by copyright and there is no form of protection for the painting. Intellectual property rights protection in Islam has conditions,including: a). Does not contain haram elements b). Does not harm society c). Does not contradict Islamic rules.

ABSTRAK
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hukum ekonomi Islam dikenal dengan Ibtikar, HAKI merupakan hak tersendiri yang diberikan melalui peraturan atau undang-undang kepada seseorang atau organisasi manusia atas ciptaannya. Berdasarkan temuan penelitian menunjukan bahwa dalam ranah hukum Islam hak cipta disebut Haq Al-Ibtikar, yaitu hak atas karya yang pertama kali dibuat. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtakir terhadap hasil pemikirannya dan ciptaanya adalah hak milik yang bersifat material, namun demikian apabila hak ibtikar tersebut dikaitkan dengan tabi’at mal dapat ditransaksikan, maka ia dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia. Jika sebuah lukisan yang dilindungi hak cipta bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka lukisan tersebut tidak teridentifikasi sebagai lukisan yang dilindungi hak cipta dan bahkan tidak ada bentuk perlindungan terhadap lukisan tersebut. Perlindungan HAKI dalam Islam memiliki syarat diantaranya; a). Tidak mengadung unsur haram b). Tidak merugikan masyarakat c). Tidak bertentangan dengan aturan Islam.